Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Jumat (26/4/2913). Nuh dipanggil parlemen kasus tertundanya pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memenuhi panggilan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (26/4/2013). Nuh dipanggil komisi yang membawahi pendidikan itu untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) di sebelas provinsi.

Saat menyampaikan pemaparan pertama kali, Nuh mengaku siap dimarahi oleh para anggota dewan yang sebagian besar hadir meski masih dalam masa reses ini.

"Kami sadari anggota dewan sangat marah, sangat kecewa. Kami meminta saran, kritik silakan. Saya siap dimarahi," ujar Nuh dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X, Jumat siang ini.

Nuh mengatakan, dirinya siap dimarahi karena memang faktanya telah terjadi ketidakpuasan di tengah masyarakat atas penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi untuk tingkat SMA dan setingkat. Namun, Nuh juga berharap dalam forum ini bisa dicapai penyelesaian untuk masa mendatang.

Selain itu, Nuh juga berharap agar para direktur jenderal yang turut dalam rapat itu bisa menerima semua saran dan kritik pedas yang dilontarkan anggota dewan.

"Mohon teman-teman terima dengan baik karena posisi kami, posisi yang bertanggung jawab," imbuh Nuh.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal ujian nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengemukakan, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk 6 percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga. Kemdikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April.