JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyebut bahwa tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA dan setingkatnya di sebelas provinsi merupakan suatu musibah yang tak pernah diharapkan. Sontak pernyataan Nuh ini langsung diprotes dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Mendikbud dengan Komisi X DPR, Jumat (26/4/2013).

"Kami seluruh jajaran Kemendikbud memohon maaf atas satu musibah dan kecelakaan karena ada salah satu percetakan dari enam percetakan yang tidak bisa menyelesaikan apa yang di dalam kontrak sehingga 11 provinsi yang tidak bisa melakukan untuk serentak. Ini musibah luar biasa," ujar Nuh mengawali rapat yang dilakukan di masa reses ini.

Pernyataan Nuh ini kemudian mendapat protes dari anggota dewan seperti Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli. Zulfadhli tak sependapat jika tertundanganya pelaksanaan UN di sebelas provinsi disebuh sebagai musibah.

"Saya tidak setuju kalau ini musibah atau kecelakaan. Kalau percetakannya itu terbakar itu baru musibah. Tapi kalau kisruh UN ini bukan musibah!" tukas Zulfadhli.

Menurut Zulfadhli, kekisruhan pelaksanaan UN pada tahun ini sebenarnya sudah diketahui sejak awal. Oleh karena itu, Zulfadhli menekankan bahwa pemerintahan seharusnya sudah mengambil langkah-langkah di awal.

"Buktinya seperti yang terjadi pada masalah UN SMP yang akhirnya diambil alih pemerintah dan dipindahkan ke percetakan lain," tambahnya lagi.

Zulfadhli pun mengungkapkan bahwa kekacauan pelaksanaan UN ini sudah terindikasi dari proses lelang percetakaan naskah ujian. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), katanya, bahkan sudah mencium indikasi penyimpangan pelelangan itu. Zulfadhli pun meminta Kemendikbud melakukan investigasi menyeluruh terkait proses.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal ujian nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengemukakan, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk 6 percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga. Kemdikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April mendatang.

 Referensi: Kompas.com